Diduga Ikut Main Proyek, Wakil Ketua DPRD Bengkalis Bantah

Pekanbaru Wakil Ketua DPRD Bengkalis Provinsi Riau Hidayat Tagor membantah dugaan merekomendasikan sebuah perusahaan untuk memenangkan tender terkait proyek dana aspirasi dewan. Politisi Demokrat itu menegaskan yender yang dilaksanakan tetap terbuka.

Demikian disampaikan, Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Hidayat Tagor saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (20/3/2012). Tagor mengakui, bahwa setiap anggota dewan memiliki dana aspirasi. Dana aspirasi ini setiap anggota dewan memiliki hak untuk mengajukan sebuah proyek sesuai dengan kebutuhan dari wilayah pemilihannya.

“Saya memang mengajukan beberapa proyek fisik bidang pendidikan di wilayah pemilihan saya. Tapi soal siapa pemenang tendernya, saya tidak ada merekomendasikannya,” bantah Tagor yang juga sebagai Ketua DPC Demokrat Bengkalis.

Bantahan ini terkait data yang dihimpun detikcom, ada beberapa proyek fisik pembangunan sekolah yang diajukan Tagor ke Pembkab Bengkalis. Misalnya, proyek rehab SMPN 2 Bengkalis senilai Rp 1,4 miliar. Ada lagi proyek penambahan lokal untuk SD senilai Rp 400 juta, dan pembangunan empat unit sekolah baru senilai Rp 779 juta serta beberapa proyek lainnya.

Dokumen itu tercatum beberapa perusahaan untuk ikut tender. Ada dua perusahaan yang diduga direkomendasikan Tagor untuk dimenangkan yakni atas nama CV Tiga Bintang Biro dan Kop Wahana Putra. Dalam kokumen itu ada tulisan tangan tagor dengan kalimat ‘Usulan Proyek Dana Aspirasi DPRD, Hidayat Tagor’ dengan mencantumkan nomor HP tertanggal 27/07/2011.

Tagor tidak membantah adanya dokumen itu. Tapi menurutnya, dia sama sekali tidak merekomendasikan kedua perusahaan yang dimaksud. “Lha buktinya yang menang tender bukan perusahaan itu kan? Kalau tidak salah perusahaan lain kok yang menang tender itu,” kata Tagor.

Dia menyebut, memang beberapa proyek tersebut dia usulkan lewat dana aspirasinya. “Memang saya yang mengusulkan pembangunan beberapa sekolah itu. Tapi tidak benar kalau saya merekomendasikan perusahaan tertentu untuk memenangkan tender,” kata Tagor.

Sementara itu, pengamat politik di Riau, Rawa El Amadi menyebutkan, sebaiknya Kemendagri menghapus dana aspirasi bagi masing-masing anggota DPRD. Dana aspirasi ini, dia nilai sebagai bentuk konsfirasi antara eksekutif dan legislatif.

“Dana aspirasi ini sangat rawan akan terjadinya KKN antara anggota dewan dengan pemerintah untuk memenangkan tender dengan alasanya berasal dari dana aspirsi tadi,” kata Rawa.

Masih menurut Rawa, dana aspirasi masing-masing anggota dewan yang mencapai miliran rupiah itu, sebaiknya ditiadakan lagi. Sebab, dengan dana aspirasi ini sebenarnya dari sisi pelaksanaan anggaran publik, anggota dewan berfungsi sebagai pengawas pelaksana. Tapi dengan tersedianya dana aspirasi, anggota dewan juga berfungsi ganda sebagai pelaksana proyek.

“Ini sangat kacau sekali, dimana anggota dewan berhak mengajukan proyek berdasarkan dana aspirasinya. Dalam penganggaran inilah, sangat rawan akan terjadinya fee proyek bagi yang memenangkan tender. Kita mengharapkan, Kemendagri menghapuskan dana aspirasi itu yang sebenarnya lebih cocok disebut dana konsfirasi,” kata Rawa.

Tags: , ,

About riauku

myself

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: