Pemberian izin konsesi pembukaan HTI di Semenanjang Kampar, Pelalawan terus menuai protes. Setelah Greenpeace, kini giliran aliansi LSM Riau juga menyuarakan tuntutan serupa.

Riauterkini-PEKANBARU-Organisasi Masyarakat Sipil Jikalahari, Walhi Riau, Aliansi Masyarakat Adat Riau, Transparansi Internasional Indonesia (TII), Kantor Bantuan Hukum (KBH) Riau dan Hakiki meminta pemerintah mencabut izin konsesi PT RAPP di Semenanjung Kampar untuk dicabut karena mengancam ekosistem unik di Dunia.

Organisasi masyarakat sipil menyayangkan reaksi berlebihan dari kepolisian dalam melakukan pembubaran dan penangkapan 21 aktivis WNI dan 11 aktivis WNA Greenpeace South East Asia setelah mendapatkan laporan dari PT RAPP ”Kami menyayangkan reaksi berlebihan kepolisian, dimana seharusnya Polisi cukup mengamankan aksi dan juga mengamankan security PT RAPP dan menyuruh PT RAPP berhenti sementara dalam melakukan pembatatan hutan dikawasan hutan yang bergambut dengan ketebalan 3 meter lebih, disamping kepolisian harus juga memeriksa kebenaran izin beroperasinya PT RAPP serta Izin beroperasinya” kata Ali Husin Nasution, SH Direktur Kantor Bantuan Hukum Riau.

”WNA yang mendukung aksi Grenpeace juga telah masuk secara resmi ke Indonesia. Kantor Imigrasi Pekanbaru yang mendefortasi 11 WNA yang ikut aksi damai tersebut juga tindakan yang sangat berlebihan, karena aksi terebut tidak merusak, tidak anarkis, dan bertujuan untuk penyelamatan hutan Indonesia dan mencegah perubahan iklim menjadi iklim yang buruk” tambah Ali Husin Nasution.

Hutan di semenanjung Kampar tumbuh di atas tanah gambut dengan kedalaman lebih dari tiga meter tanah. Dalam kaitan dengan kerapuhan ekologis tentang kedalaman tanah gambut ini, Type hutan didalam kawasan jenis ini dilindungi oleh hukum Indonesia. Pembukaan hutan dan pengeringan hutan rawa gambut dapat menyebabkan perubahan dari hutan rawa gambut dan memungkinkan terjadinya dampak ekologis yang akan merusak lingkungan.

PT RAPP mengakui telah mendapatkan izin definitif pengelolaan hutan seluas 56 ribu hectare di Semenanjung Kampar ”Kami mengecam izin yang diberikan kepada PT RAPP dan meminta pertanggungjawaban pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Jendral Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Departemen Kehutanan disalah satu media nasional yang menyebutkan Pemeberian izin itu ada aturannya, yaitu sejauh lahan gambut yang dialihfungsikan tidak melebihi 3 meter kedalamannya dan kalau ditemukan melebihi dari 3 meter, maka izin HPH atau HTI akan dicabut” kata Susanto Kurniawan Kordinator Jikalahari.

Jafri Datuk Penghulu Besar Kordinator Aliansi Masyarakat Adat Riau “Proses perizinan harusnya sejak awal melibatkan masyarakat sebagai bagian penting pengambilan keputusan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang, namun pengamatan kami masyarakat hanya dilibatkan setelah izin keluar dan hal ini menyebabkan tidak ada posisi bargaining didalam masyarakat untuk memilih”. Hal lain yang disampaikan oleh Datuk Penghulu Besar dari AMAR “Jangan jadikan masyarakat sebagai “tameng” mengadu domba sesamanya dan perpanjangan tangan perusahaan untuk menghadapi aktivitas yang menghimbau penyelamatan di semenanjung Kampar”.

”Sikap perusahaan yang tidak peduli akan himbauan penyelamatan Semenanjung kampar membuktikan arogansi dan juga membuktikan bahwa PT RAPP yang katanya peduli terhadap lingkungan adalah pernyataan yang tidak benar” kata Hariansyah Usman, Direktur Walhi Riau. ”Buktikan jika PT RAPP peduli terhadap kelestarian lingkungan agar tidak melakukan penebangan di Semenanjung Kampar serta memperlihatkan bukti dan proses perizinan yang didapat dikawasan yang seharusnya tidak boleh ada izin ini” tambah Hariansyah.

Raflis Local Unit Manager Forest Governance Integrity Transparansi Internasional Indonesia (FGI-TII) wilayah Riau menambahkan ”Dikeluarkannya izin pada wilayah ini mempunyai banyak kejanggalan diantaranya: 1) pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PP 26/2008) yang menetapkan kawasan ini sebagai kawasan lindung, 2)Pelanggaran terhadap TGHK karena sebagian izin berada dalam kawasan hutan produksi konversi dan 3) pelanggaran terhadap Perda No 10 tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi karena sebagian kawasan berada dalam kawasan lindung. Berdasarkan hal tersebut kami menduga bahwa ada indikasi korupsi dalam proses pemberian izin. Untuk itu kami meminta kepada Departemen kehutanan supaya transparan dalam memberikan setiap perizinan baru, sehingga masyarakat mengetahui dan dapat mengawal proses pemberian izin.***(rls)

Tokyo – Pengadilan Tokyo menolak gugatan ribuan warga Indonesia dan aktivis lingkungan yang mengklaim bahwa Waduk Koto Panjang yang didanai pemerintah Jepang menyebabkan kerusakan lingkungan dan membuat mereka kehilangan tempat tinggal.

Sekitar 23 ribu warga direlokasi setelah PLTA Waduk Koto Panjang yang dibangun atas bantuan Jepang membanjiri pemukiman mereka.

Sebanyak 8.400 penggugat menuntut kompensasi 42 miliar yen atau US$ 452 juta dan mendesak agar pemerintah Jepang menekan Jakarta memindahkan waduk dan mengembalikan pemukiman mereka seperti sediakala.

Pengadilan Tokyo menolak gugatan itu dan menyatakan bahwa pemerintah Indonesialah yang bertanggung jawab pada jaminan persetujuan dari masyarakat dan menaksir dampak lingkungan yang timbul sebelum memberi lampu hijau pada Jepang. Demikian dilansir AFP, Kamis (10/9/2009).

“Kasus ini adalah masalah internal pemerintah Indonesia,” ujar hakim Yasuhi Nakamura seraya menambahkan pemerintah Jepang bertindak sesuai prosedur sebelum membangun waduk itu.

Menurut aktivis lingkungan, Waduk Koto Panjang yang terletak di perbatasan Riau dan Sumbar dibangun dengan ongkos US$ 300 juta dan menenggelamkan 12.400 hektar lahan penduduk. Jepang adalah donatur paling besar proyek itu. Gugatan ini didaftarkan pada 2002 silam dan mulai disidangkan tahun 2003.

Nurul Hidayati – detikNews

PEKANBARU (RiauInfo) – Kabut asap yang berbau tengik kembali menyelimuti kota Pekanbaru, Jumat (29/5). Sejak subuh tadi, terlihat suasana kota Pekanbaru dan sekitarnya masih gelap karena selimuti kabut tebal.

Tidak hanya itu, kabut asap kali ini berbau tengik dan membuat perih mata serta menganggu pernafasan. “Tapi pagi saya berbelanja di Pasar Pagi dalam suasana kabut asap, sekarang mulai terasa tenggorokan saya kering,” ungkap Wati, warga Simpang Panam.

Dia mengatakan, setiap kabut asap turun di Pekanbaru dirinya selalu menderita sesak nafas. Soalnya pernafasannya sangat sensitif dengan udara buruk. “Makanya ketika pagi tadi terlihat banyak kabut asap, saya hanya sebentar saja di pasar,” ungkapnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Ny Rosmini (32) ibu rumah tangga warga Jalan Utama, Kulim. Dia mengaku tenggorokannya kering dan perih setelah pulang mengantar anaknya ke sekolah. “Sampai sekarang tenggorokan kering dan perih itu masih terasa,” ujarnya.

Ibu dari tiga orang anak ini melihat kondisi kabut asap di Pekanbaru bukannya berkurang, malah semakin parah saja. “Saya heran dengan kondisi ini, seakan-akan kota Pekanbaru tidak pernah lepas dari masalah kabut asap ini,” tambahnya.(ad)

PEKANBARU (RiauInfo) – Para imigran gelap asal Afghanistan kembali mengalami nasib naas. Kapal penumpang yang mengangkut sebanyak 36 orang warga Afghanistan itu mengalami kecelakaan di perairan Pulau Halang Belakang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokanhilir.

dari 36 orang penumpangnya hanya 16 orang saja yang berhasil ditemukan selamat, sedangkan lima orang tewas dan sisanya masih dalam tahap pencarian

Pagi ini selama perjalanan ke kantor saya mendengarkan Smart Bisnis Talk -nya radio Smart FM. Kebetulan yang jadi nara sumber adalah James Gwe.

Ada seorang pendengar yang bertanya :
“Seorang pemimpin itu ada karena dilahirkan (bakat) atau bisa dipelajari ?”

James Gwe menjawab dengan sebuah cerita :
Suatu saat Michael Angelo ditanya : “Dari mana anda mendapat ide sehingga mampu membuat patung-patung yang indah luar biasa itu”.

Angelo menjawab : “Oh tidak, saya tidak dapat ide dari manapun juga. Karena di dalam setiap batu itu sendiri sudah tersimpan patung yang sangat indah. Tugas saya hanya menyingkirkan bagian-bagian yang tidak terpakai”.

Kalau Michael Angelo benar, berati di setiap diri kita ini juga tersimpan potensi yang sangat hebat. Bisa jadi potensi seorang seniman, pemimpin bangsa, pengusaha, ilmuwan, tokoh sosial, dll.
Dan tugas kita hanyalah mengenali potensi yang ada pada diri kita sendiri dan menyingkirkan bagian-bagian yang menutupinya.

Siapa tahu “patung” seindah karya Angelo segera tampak dari dalam diri kita !

Dalam Rakomnas Pengda se-Indonesia pada 17-18 Maret lalu di Jakarta, KONI Riau menyatakan dengan tegas menolak cabang olahraga rekreasi yang diajukan Pengda dan PB pada cabang olahraga yang bersangkutan.

Riauterkini-PEKANBARU-Ketua Harian KONI Riau, Yuherman Yusuf kepada Riauterkini Senin (23/3/09) mengatakan bahwa pada Rapat Komisi Nasional (Rakomnas) Pengurus Daerah dan Pengurus Besar seluruh cabang olahraga di Jakarta pada 17-18 Maret lalu, KONI Riau menyatakan menolak dengan tegas olahraga yang bersifat hiburan dan rekreasi.

Menurutnya, keputusan KONI Riau itu didasari oleh target KONI Pusat untuk dapat mengirimkan atlet berprestasi ke event olahraga besar seperti Asian Game dan Olimpiade. Jadi menurutnya, untuk PON ke-XVIII di Riau 2013 nanti, cabang yang dipertandingkan adalah cabang olahraga yang juga dipertandingkan di Asian Games dan Olimpiade.

“Dalam rapat komisi tersebut, KONI Riau di depan ‘floor’ dengan tegas menolak memasukkan cabang-cabang olahraga yang bersifat hiburan dan rekreasi. Misalnya seperti dansa, drumband dan beberapa cabang olahraga lainnya. Waktu itu saya dengan tegas menyatakan jika abang olahraga seperti itu tetap diikutsertakan, maka PON tidakakan dilaksanakan di Riau,” katanya menceritakan kembali peristiwa penolakan KONI Riau terhadap cabang olahraga rekreasi dan hiburan pada Rakomnas di Jakarta pekan lalu.

Menurutnya, dalam rapat komisi nasional Pengda dan PB itu masuklah usulan cabang olahraga yang dipertandingkan sebanyak 43 cabang olahraga. Padahal menurutnya, Riau hanya mengajukan 32 cabang olahraga saja. “Belum putus cabang olahraga apa saja yang akan dipertandingkan di PUN ke-18 di Riau nanti. Karena masih ada rapat lanjutan,” katanya. ***(H-we)

JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah akan mengucurkan dana stimulus fiskal senilai Rp 6,5 triliun berupa insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 untuk tiga sektor bagi para pekerjanya. Pembebasan pajak tersebut hanya bagi yang memiliki gaji bruto bulanan maksimal Rp 5 juta dengan masa pajak Februari sampai dengan November 2009.

“Ketiga sektor itu adalah semua sektor pertanian seperti perkebunan dan peternakan, perburuan dan kehutanan, sektor perikanan, dan sektor industri pengolahan (manufaktur),” kata Dirjen Pajak Darmin Nasution dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (4/3).

Hal itu telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja pada Kategori Usaha Tertentu.

Dengan keputusan itu, maka pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah tersebut wajib dibayarkan secara tunai kepada pegawai pada saat penerimaan gaji sebesar jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Sedangkan mekanismenya, nantinya para pemberi kerja wajib melaporkan realisasi pemberian PPh pasal 21 ditangung pemerintah tersebut disertai dengan daftar pegawai yang memperoleh fasilitas tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pemberi kerja terdaftar SPT (surat pemberitahuan pajak)-nya.

Pemberi kerja wajib memberikan bukti potongan PPh 21 tersebut kepada pekerja sehingga nantinya pekerja dapat mengkreditkan PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah tersebut dengan PPh wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2009.

Menurut Darmin, ketiga sektor yang mendapatkan insentif PPh pasal 21 itu karena merupakan penghasil produk ekspor yang dominan. Selain itu, sektor-sektor ini dinilai terkena dampak krisis paling parah.

Sedangkan, untuk sektor pertambangan, jasa dan lainnya yang juga menghasilkan ekspor, menurut Dirjen, tidak masuk kategori sektor yang mendapatkan insentif pajak PPh karena dianggap telah memiliki gaji tinggi.

“Kita mempertimbangkan faktor krisis itu, sedangkan dananya sangat terbatas. Dia menekankan tidak mungkin alokasi dana Rp 6,5 triliun di APBN dibagi-bagi untuk banyak sektor,” katanya.

Berkaitan dengan itu, sebanyak 36 sektor industri pengolahan mendapatkan fasilitas PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Pemberian insentif tersebut sudah mengacu pada kode lapangan usaha yang ditetapkan Ditjen Pajak.

Dikatakan, kode sub sektor yang masuk kategori memperoleh insentif pajak jumlahnya cukup banyak. “Ada 55 lembar lampiran yang kami beri insentif,” ujarnya. “Jika kami bacakan tidak akan cukup sehari semalam,” tutur Darmin.

Dia kemudian membacakan subsektor yang mendapat insentif di antaranya berkode 22. Kode ini adalah untuk industri penerbitan dan reproduksi rekaman.

Perinciannya, kode 2211 untuk penerbitan buku brosur dan musik, 22110 untuk penerbitan buku brosur dan atlas, 2212 penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah, 2213 untuk penerbitan dalam media rekaman, dan 22130 penerbitan piringan hitam, pita kaset, dan CD.

Termasuk dalam golongan ini adalah mereka yang bekerja di industri media cetak, seperti wartawan. “Di luar subsektor itu masih ada ribuan sektor lainnya,” katanya. Industri pengolahan yang mendapat insentif PPh 21 itu sebanyak 36 kategori. (A-78/A-26).***

Jakarta – Kebijakan insentif PPh pasal 21 yang diberikan bagi karyawan dengan gaji Rp 5 juta ke bawah diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan meminimalisir laju PHK.

Hal ini dikatakan oleh Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta ketika ditemui di kantornya, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (11/3/2009).

“Insentif PPh 21 bisa mengurangi PHK sebab bebannya bisa kita bebaskan untuk para karyawan, banyak karyawan yang mendapatkannya,” ujarnya.

Menurut Paskah dengan insentif PPh 21 ini, perusahaan yang terkena imbas krisis ekonomi global tidak perlu menaikkan gaji karyawannya, karena setoran pajak karyawan tidak perlu dibayarkan dan dikembalikan kepada karyawan tersebut.

Selain itu, penyerapan tenaga kerja juga akan terdongkrak oleh kucuran stimulus infrastruktur sebesar Rp 12,2 triliun yang akan digelontorkan bulan ini. Paskah mengatakan, meskipun jumlahnya tidak besar, pemerintah akan mengoptimalkan dana tersebut sehingga dapat mendorong perekonomian serta menyerap tenaga kerja.

“Stimulus infrastruktur kita optimalkan untuk mendorong program-program terkait RKP 2010 di bidang infrastruktur. Dana stimulus hanya berperan sebagai pendorong, bukan bagian utama, kita serasikan dengan program yang sudah ada,” paparnya.(dnl/li

“Dari yang kita ajukan untuk stimulus APBN Rp1,6 triliun, yang direalisasikan hanya Rp350 miliar,” ungkap Mambang Mit. Padahal menurut dia, pembangunan jalan tol Pekanbaru- Dumai merupakan hal yang sangat penting dilakukan di Riau.

Dia menyebutken keberadaan jalan tol Pekanbaru-Dumai itu menjadi hal yang diprioritaskan karena bisa memberi milti efek terhadap pengembangan perekonomian daerah dan nasional. “Makanya pusat harus paham dengan kondisi ini,” tambahnya

Dirut PT.CPI Suwito Anggoro meradang. Ia gusar saat ditanya soal sumbangsih perusahaannya kepada Riau, terkait pencapaian produksi 11 miliar barel minyak.

Riauterkini-PEKANBARU- Direktur Utama (Dirut) PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) meradang saat ditanya wartawan mengenai tanggapannya terhadap anggapan sebagian pihak, bahwa sumbangsih CPI terhadap Riau tak sebanding dengan apa yang telah didapat dari daerah ini, mengingat produksi komulatif minyak CPI sudah melampau 11 miliar barel sejak beroperasi di Riau tahun 1956. Prasasti pencapaian tersebut hari ini ditandatangani Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Gubri M Rusli Zainal, Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas R Priono dan Suwito sendiri di Minas, Kabupaten Siak.

Wawancara yang dilakukan beberapa wartawan, termasuk riauterkini di ruang VIP Lancang Kuning Bandara Sultan Syarif Kasim (SKK) II Pekanbaru, Selasa (17/2/09) sambil menunggu keberangkatan Menteri ESDM ke Jakarta. Suwito menjelaskan, bahwa pencapaian produksi komulatif 11 miliar barel minyak mentah perusahaannya bukan target berkala. “Tidak bisa disebut apakah pencapaian tersebut secara waktu sudah sesuai target, karena kami tak pernah menetapkan target pencapaian dengan patokan waktu, melainkan kami lakukan sesuai prosedur teknis yang ada,” paparnya.

Suwito lantas mengatakan, bahwa produksi seluruh ladang minyak perusahaannya di Riau saat ini jauh dari puncak pencapaian yang pernah sampai sejuta barel sehari. “Sekarang tinggal sekitar 390 ribu barel setiap harinya. Usianya ladangnya sudah tua. Sudah limapuluh tahun,” tukasnya.

Ketika ditanya, apakah CPI tidak berniat membuat sebuah program fenomenal yang langsung memberi manfaat nyata bagi masyarakat Riau sebagai prasasti pencapaian 11 miliar barel? Suwito mengatakan pihaknya tak memiliki rencana seperti itu, karena hasil minyak yang didapat di Riau mayoritas untuk negara, bukan untuk perusahaannya. “Bagian kita hanya sekitar sepuluh persen. Sembilanpuluh persennya untuk negara,” tukasnya lagi.

Tak lama kemudian Suwito menunjukkan perubahan sikap. Ia menjadi gusar ketika ditanya tanggapannya terhadap anggapan sebagian pihak, bahwa sumbangsih CPI masih sangat kecil, dibandingkan dengan sedemikian besar yang telah didapat dari daerah ini. Dengan nada agak tinggi ia menyergah, “Kalau tak punya data, jangan mengatakan itu!”

Suwito kemudian memanggil Djati Susetya yang berdiri tak jauh darinya. “Pak Jati sini. Jelaskan apa saja yang telah kita buat untuk Riau,” perintahnya sambil meninggalkan wartawan. Namun Djati yang diminta memberi penjelasan lanjutan sama sekali tak berkata apupun kepada wartawan.***(mad)