Pemberian izin konsesi pembukaan HTI di Semenanjang Kampar, Pelalawan terus menuai protes. Setelah Greenpeace, kini giliran aliansi LSM Riau juga menyuarakan tuntutan serupa.

Riauterkini-PEKANBARU-Organisasi Masyarakat Sipil Jikalahari, Walhi Riau, Aliansi Masyarakat Adat Riau, Transparansi Internasional Indonesia (TII), Kantor Bantuan Hukum (KBH) Riau dan Hakiki meminta pemerintah mencabut izin konsesi PT RAPP di Semenanjung Kampar untuk dicabut karena mengancam ekosistem unik di Dunia.

Organisasi masyarakat sipil menyayangkan reaksi berlebihan dari kepolisian dalam melakukan pembubaran dan penangkapan 21 aktivis WNI dan 11 aktivis WNA Greenpeace South East Asia setelah mendapatkan laporan dari PT RAPP ”Kami menyayangkan reaksi berlebihan kepolisian, dimana seharusnya Polisi cukup mengamankan aksi dan juga mengamankan security PT RAPP dan menyuruh PT RAPP berhenti sementara dalam melakukan pembatatan hutan dikawasan hutan yang bergambut dengan ketebalan 3 meter lebih, disamping kepolisian harus juga memeriksa kebenaran izin beroperasinya PT RAPP serta Izin beroperasinya” kata Ali Husin Nasution, SH Direktur Kantor Bantuan Hukum Riau.

”WNA yang mendukung aksi Grenpeace juga telah masuk secara resmi ke Indonesia. Kantor Imigrasi Pekanbaru yang mendefortasi 11 WNA yang ikut aksi damai tersebut juga tindakan yang sangat berlebihan, karena aksi terebut tidak merusak, tidak anarkis, dan bertujuan untuk penyelamatan hutan Indonesia dan mencegah perubahan iklim menjadi iklim yang buruk” tambah Ali Husin Nasution.

Hutan di semenanjung Kampar tumbuh di atas tanah gambut dengan kedalaman lebih dari tiga meter tanah. Dalam kaitan dengan kerapuhan ekologis tentang kedalaman tanah gambut ini, Type hutan didalam kawasan jenis ini dilindungi oleh hukum Indonesia. Pembukaan hutan dan pengeringan hutan rawa gambut dapat menyebabkan perubahan dari hutan rawa gambut dan memungkinkan terjadinya dampak ekologis yang akan merusak lingkungan.

PT RAPP mengakui telah mendapatkan izin definitif pengelolaan hutan seluas 56 ribu hectare di Semenanjung Kampar ”Kami mengecam izin yang diberikan kepada PT RAPP dan meminta pertanggungjawaban pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Jendral Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Departemen Kehutanan disalah satu media nasional yang menyebutkan Pemeberian izin itu ada aturannya, yaitu sejauh lahan gambut yang dialihfungsikan tidak melebihi 3 meter kedalamannya dan kalau ditemukan melebihi dari 3 meter, maka izin HPH atau HTI akan dicabut” kata Susanto Kurniawan Kordinator Jikalahari.

Jafri Datuk Penghulu Besar Kordinator Aliansi Masyarakat Adat Riau “Proses perizinan harusnya sejak awal melibatkan masyarakat sebagai bagian penting pengambilan keputusan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang, namun pengamatan kami masyarakat hanya dilibatkan setelah izin keluar dan hal ini menyebabkan tidak ada posisi bargaining didalam masyarakat untuk memilih”. Hal lain yang disampaikan oleh Datuk Penghulu Besar dari AMAR “Jangan jadikan masyarakat sebagai “tameng” mengadu domba sesamanya dan perpanjangan tangan perusahaan untuk menghadapi aktivitas yang menghimbau penyelamatan di semenanjung Kampar”.

”Sikap perusahaan yang tidak peduli akan himbauan penyelamatan Semenanjung kampar membuktikan arogansi dan juga membuktikan bahwa PT RAPP yang katanya peduli terhadap lingkungan adalah pernyataan yang tidak benar” kata Hariansyah Usman, Direktur Walhi Riau. ”Buktikan jika PT RAPP peduli terhadap kelestarian lingkungan agar tidak melakukan penebangan di Semenanjung Kampar serta memperlihatkan bukti dan proses perizinan yang didapat dikawasan yang seharusnya tidak boleh ada izin ini” tambah Hariansyah.

Raflis Local Unit Manager Forest Governance Integrity Transparansi Internasional Indonesia (FGI-TII) wilayah Riau menambahkan ”Dikeluarkannya izin pada wilayah ini mempunyai banyak kejanggalan diantaranya: 1) pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PP 26/2008) yang menetapkan kawasan ini sebagai kawasan lindung, 2)Pelanggaran terhadap TGHK karena sebagian izin berada dalam kawasan hutan produksi konversi dan 3) pelanggaran terhadap Perda No 10 tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi karena sebagian kawasan berada dalam kawasan lindung. Berdasarkan hal tersebut kami menduga bahwa ada indikasi korupsi dalam proses pemberian izin. Untuk itu kami meminta kepada Departemen kehutanan supaya transparan dalam memberikan setiap perizinan baru, sehingga masyarakat mengetahui dan dapat mengawal proses pemberian izin.***(rls)

“Memang dulu, Pulau yang kita miliki seperti Pulau Batu Mandi jadi rebutan antara Sumatera Utara dan negara tetangga Malaysia. Pernah juga 10 tahun silam diklaim oleh Malaysia. Tapi, Alhamdulillah sekarang tidak menjadi permasalahan dikarenakan kita sudah bangun Pulau tersebut,” papar Bupati Rokan Hilir H Annas Ma’amun dalam rapat pertemuan kunjungan kerja Danrem 031 Wirabima, Kol (Inf) Toto S Moerasyad, Sip, MM ke Kota Bagansiapi-api, di lantai IV Kantor Bupati Rokan Hilir, Senin (8/6) kemarin.

Menurut Annas, dengan adanya kita melakukan pembangunan di pulau-pulau terluar seperti Pulau Jemur ini tidak menjadi rebutan lagi. Dipulau tersebut rumah pendudu sudah dibangun sebanyak 20 unit. Dan wilayah Pulau Jemur ini akan dijadikan satu Desa dengan sesuai peraturan Bupati.

Berhubung adanya pembangunan di pulau-pulau tersebut, hingga setakad ini kondisi Pulau Jemur dalam keadaan kondusif. Tak ada permasalahan yang sedang dihadapi. Hanya saja untuk lebih baik, kita minta juga kepada Danrem 031 Wirabima hendaknya dapat membantu menjaga kondisi pulau-pulau terluar yang dimiliki ini.

Disamping itu juga, pulau-pulau terluar yang dimiliki tersebut salah satunya Pulau Jemur memiliki potensi besar. Seperti tahun 1960, Bagansiapi-api terkenal kaya akan penghasil terbesar nomor dua didunia. Tapi saat ini sangat disayangkan, hal-hal tersebut sudah menjadi legenda. Karena, ikan yang ada dipulau-pulau tersebut hasilnya diambil atau dicuri oleh pihak luar seperti Sumatera Utara (Sumut) dan Malaysia. “Besar harapan, Danrem dapat mendukung dan berupaya membantu permasalahan yang sedang dihadapi,”
pinta Bupati.

Sementara itu, Danrem 031 Wirabima, Kol (Inf) Toto S Moerasyad, SIp, MM, menambahkan apa yag telah diutarakan Bupati akan didukung secara berkesinambungan. Pasalnya, agenda yang telah dimiliki harus kembali diangkat secara bersama. Sehingga potensi-potesi yang ada dapat dihidupkan kembali.

Khusus pulau-pulau terdepan dimiliki, kata Danrem hendaknya dapat kembali diurus dengan baik. Karena keberadaan pulau terdepan ini menyangkut kedaulatan RI. Dia menginginkan melihat dari dekat bagaimanapun kondisi daerah kedualatan tersebut.
Menyimak apa yang disampaikan Bupati, tambah Toto pembangunan sudah mengeliat secara global. Artinya pengembangan daerah sudah terlihat nyata. Diharapkan kedepan, tak mungkin Bupati saja bekerja sendiri. Oleh karena itu, Toto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling bahu membahu eningkatkan roda pembangunan di Rohil.

“Kita harus sama-sama membangun daerah ini. Termasuk membangun Pulau Terdepan, seperti Pulau Jemur. Yang jelas, langkah tegas pulau terdepan kita jaga ketat dengan bentuk akan bangun Pos Babinsa,” pungkasnya. (odi/mus)

Anggota parlemen Belanda yang menyebut al-Quran “buku fasis” dilarang ke Inggris karena alasan keamanan publik.
Namun anggota partai Kebebasan Belanda ini, Geert Wilders, menegaskan akan tetap datang ke Inggris.

Dia diundang untuk memutar film kontroversialnya – yang menghubungkan Kitab Suci agama Islam itu dengan terorisme – oleh MPR Inggris.

Namun Wilders, yang juga diadili di Belanda karena menimbulkan kebencian, tidak mendapat ijin masuk dari Departemen Dalam Negeri Inggris.

Dia tetap berencana terbang ke bandara Heathrow dengan mengatakan: “Kita lihat apa yang terjadi nanti.”

‘Menghina’

Film karya Wilders berjudul Fitna menyebabkan kemarahan di dunia Islam saat dipasang di internet tahun lalu.

Adegan pembuka memperlihatkan al-Quran disusul dengan gambar serangan 11 September di Amerika dan pemboman di Madrid tahun 2004 dan 2005.

Perdana menteri Belanda mengatakan film itu “tidak memiliki tujuan lain kecuali menyinggung”.

Wilders diminta menanyangkan film itu oleh anggota MPR Inggris dari partai Kemerdekaan.

Namun dia menerima surat dari Kedutaan Inggris di Belanda yang menyatakan dia tidak akan diijinkan masuk ke Inggris.

Departemen Dalam Negeri Inggris mengatakan ada larangan Wilders masuk ke negara itu sesuai dengan Hukum Uni Eropa yang mengijinkan negara anggota menolak seseorang yang kehadirannya mengancam keamanan publik.

“Pemerintah menolal sikap ekstrimisme dalam segala bentuk,” ujar penyataan itu dan menambahkan Inggris memperketat hukum mengucilkan pihak yang terlibat dalam “perilaku tak bisa diterima” pada bulan Oktober.

“Hukum ini akan menghentikan mereka yang berniat menyebarkan ekstrimisme, kebencian dan pesan-pesan keras dalam masyarakat untuk masuk ke negara kami.”

Wilders menggambarkan keputusan itu “pengecut” dan menegaskan akan tetap berkunjung ke Inggris hari Kamis.

Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad mengatakan dia menyambut baik pembicaraan dengan AS, sepanjang didasarkan “saling menghormati”.

Berbicara dalam peringatan 30 tahun Revolusi Islam Iran, dia mengatakan akan menyambut baik perubahan dari Amerika Serikat sepanjang hal tersebut menyangkut hal-hal prinsip.

“Bangsa Iran siap melakukan pembicaraan, dalam suasana yang adil.” katanya.

Kedua negara memutuskan hubungan diplomatik di tahun 1979, setelah revolusi, dimana kedutaan Amerika di Teheran diduduki selama 444 hari.

“Pemerintahan AS yang baru sudah mengumumkan bahwa mereka ingin adanya perubahan dan melakukan dialog,” kata Ahmadinejad dalam pawai yang dihadiri ribuan orang.

“Jelas sekali bahwa perubahan itu harus mendasar, dan bukan sekedar perubahan taktik. Jelas sekali bangsa Iran menerima perubahan yang nyata, dan siap untuk melakukan dialog dalam suasana kesetaraan dan saling menghormati.” kata Ahmadinejad.

Mencari jalan masuk

Pernyataan Ahmadinejad ini muncul sehari setelah Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengatakan dia sedang “mencari cara-cara untuk bisa melakukan dialog yang konstruktif dengan Iran.

Amerika Serikat menghentikan hubungan diplomatiknya dengan Iran, setelah Shah Iran yang didukung oleh Amerika digulingkan di tahun 1979, dan Kedutaan AS di Teheran, diduduki oleh para mahasiswa selama lebih dari satu tahun dengan beberapa diplomat dan staf disandera.

Hubungan kedua negara memburuk akhir-akhir ini, setelah Amerika memimpin usaha guna mencegah Iran membangun program nuklir, yang dikhawatirkan oleh negara-negara Barat akan mengarah ke senjata nuklir.

Tehran mengatakan bahwa program nuklir itu adalah program sipil guna membangkitkan tenaga listrik.

Jakarta – Sistem pemilu kita tidak memiliki kemampuan menciptakan blok politik. Padahal hal itu akan mengefektifkan kerja pemerintah dan memudahkan pemilih menilai kinerja partai. Tampilnya dua pasangan calon akan membantu mengarah ke sana.

Banyak pihak merasa tidak nyaman dengan kemungkinan hanya ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden nanti: calon presiden SBY dan pasangannya, berhadapan dengan calon presiden Magawati dan pasangannya. Karena yang tampil adalah lu lagi lu lagi, maka hasil pemilu presiden tidak menjanjikan perubahan politik signifikan.

Pandangan demikian adalah benar adanya. Karena salah satu tujuan pemilu adalah perubahan wajah kempimpinan, sehingga diharapkan wajah baru tidak hanya akan mengubah suasana politik, tetapi juga mengubah kebijakan. Singkatnya, janji perubahan hanya mungkin dilakukan oleh pemimpin baru.

Namun dalam popular vote majority with run off mechanism system atau sistem pemilu suara terbanyak mayoritas dengan dua putaran, seperti yang kita anut saat ini, hadirnya dua pasangan calon, memastikan biaya pemilu akan lebih murah. Sebab tidak lagi diperlukan pemilu putaran kedua.

Dari sisi politik, tampilnya dua pasangan calon dengan sendirinya akan menciptakan sistem blok kekuasaan yang jelas. Di satu pihak, pasangan calon yang menang bersama sejumlah partai pendukungnya akan menjadi penguasa; di pihak lain, pasangan calon yang kalah bersama sejumlah partai pendukungnya akan menjadi oposisi.

Sistem pemerintahan presidensial dalam sistem multipartai dengan pemilu proporsional untuk memilih anggota legislatif, memang sulit untuk menciptakan blok politik. Apalagi Pemilu Legislatif dilakukan lebih dulu, baru disusul Pemilu Presiden. Kecenderungannya partai berlomba-lomba mengajukan pasangan calon sendiri, alias tidak mau berkoalisi.

Kenapa partai tidak mau berkoalisi? Pertama, selalu ada harapan dari partai untuk bisa memenangkan pemilu; kedua, partai juga bermimpi untuk bisa mengendalikan presiden terpilih yang diajukannya; ketiga, partai berharap bisa menangguk uang yang dikucurkan oleh pasangan calon yang diajukannya; dan keempat, pertimbangan prestise saja.

Oleh karena itu, dalam sistem multipartai dengan Pemilu Legislatif berjalan lebih dulu dari Pemilu Presiden, sangat sulit diharapkan akan munculnya blok politik. Jika pun terjadi, sifatnya tidak solid karena dibangun atas situasi politik yang di luar rencana.

Seperti yang terjadi pasca-Pemilu Presiden 2004, Partai Golkar dan PAN tiba-tiba menjadi partai pemerintah, setelah pasangan calon yang diajukannya kalah bersaing. Akibatnya, soliditas pemerintahan SBY-Kalla sering menjadi kendala, karena hampir semua kebijakan yang diambil SBY-Kalla selalu dipertanyakan oleh PAN, Partai Golkar bahkan PKS. Aneh memang, partai ikut memerintah (sejumlah kursi kabinet diduduki ketiga partai tersebut), tapi kadernya di DPR selalu mempertanyakan kebijakan pemerintah.

Nah, tampilnya hanya dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, akan mengatasi ketidakmampuan sistem pemilu kita dalam menciptakan blok politik. Mengapa kita perlu blok politik jelas?

Pertama, memudahkan presiden terpilih untuk mengefektifkan kerjanya, karena kebijakannya akan selalu didukung oleh partai-partai di parlemen yang ikut memerintah. Tingkat soliditas partai-partai pemerintah tinggi, karena proses berkoalisi sudah dibangun sejak awal, jauh hari sebelum pemilu presiden dilaksanakan.

Kedua, blok politik juga memudahkan rakyat untuk menilai kinerja pemerintah dan partai-partai pendukungnya. Karena hanya ada dua pihak, yakni pemerintah dan oposisi, maka sukses tidaknya pemerintahan hanya ditentukan oleh presiden terpilih bersama partai-partai pendukungnya.

Semua kebaikan dan semua keburukan jelas siapa penanggungjawabnya, sehingga dalam pemilu berikutnya, pemilih dengan gampang menjatuhkan sanksi buat mereka yang dinilai kinerjanya buruk.
( diks / iy ) Didik Supriyanto

Rumor mengenai rencana penggantian Kapolda Riau Brigjen Pol Hadiatmoko menjadi kenyataan. Kapolri Jendral Pol Bambang Hendarso Danuri menggantinya dengan Brigjen Pol Adjie Rustam Ramdja.

JAKARTA- Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri kembali membuat keputusan yang menjadi bukti bahwa rumor rencana pergantian Kapolda Riau Brigjen Pol Hadiatmoko bukan sekedar isapan jempol, melainkan benar adanya. Meskipun baru sejak Mei 2008 lalu memimpin Polda Riau, namun secara resmi Kapolri mengumumkan pemberhentian Hadiatmoko dari jabatannya dan menunjuk Brigjen Pol Adji Rustam Ramdja sebagai penggantinya.

Porgantian Hadiatmoko diduga sebagian pihak terkait kasus perjudian bertaraf internasional dan pengeluaran Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) 13 kasus illegal logging.

Namun dugaan itu dibantah Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Abubakar Nataprawira membantah, pergantian Hadiatmoko terkait kasus perjudian dan SP3 pelaku pembalakan liar di Riau. Hadiatmoko justri dipromosikan naik pangkat menjadi Irjen dan akan menduduki jabatan sebagai Wakil Kabareskrim Polri. “Ini hal yang biasa di tubuh Polri, untuk penyegaran,” kata Abubakar di Jakarta, Rabu (28/1).

Mutasi di tubuh Polri, kata Abubabakr, adalah sesuatu yang biasa demi penyegaran personel dan perbaikan organisasi. “Untuk penyegaran, untuk menyehatkan organisasi, serta untuk meningkatkan kredibilitas organisasi. Pergantian dalam organisasi itu kan biasa ,” katanya.

Bersama Hadiatmoko juga terdapat jenderal polisi berbintang dua dan satu yang juga dimutasi. Dalam mutasi jilid II ini, Hadiatmoko menggantikan Irjen Pol Paulus Purwoko. Mantan Wakabareskim itu, selanjutnya menjabat Kepala Sespim Perwira Tinggi (Pati) Polri. Jabatan lainnya yang juga dilakukan mutasi, Kepala Densus 88 Antiteror Mabes Polri kini dijabat Kombes Pol Saut Usman Nasution, sedang pejabat sebelumnya Brigjen Pol Suryadarma kini menjadi Pati di Mabes Polri.

Kapolda Sulselbar yang sebelumnya dijabat Irjen Pol Sisno Adiwinoto, kini dipegang Irjen Pol Mathius Salempang. Sedang Sisno kini menjadi Kapolda Sumsel yang sebelumnya dijabat Irjen Pol Ito Sumardi, yang sekarang menjadi staf ahli Kapolri.

Sedang Deputi Sumber Daya Manusia Polri yang sebelumnya dijabat Irjen Pol Bambang Hadiono, kini dijabat Irjen Pol Suhardi Sigit. Demikian juga Kadiv Propam Mabes Polri yang sebelumnya dijabat Irjen Pol Alantin Simanjuntak, kini dipegang Irjen Pol Oegroseno. Dan juga Gubernur Akpol yang sebelumnya dijabat Irjen Pol Sutjiptadi, kini dijabat Irjen Pol Ibrahim Saleh.

Selain 25 jenderal polisi, tercatat pula 41 perwira menengah dimutasi. Mutasi tertuang dalam telegram rahasia Kapolri bernomor 24/I/2009 tanggal 21 Januari 2009. Sementara pada mutasi jilid I, dilakukan pergeseran jabatan terhadap enam jenderal berdasarkan SK Kapolri No Pol Kep/19/I/2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan.

Dalam keputusan itu, Kapolri Pol Bambang Hendarso memutasi Brigjen Pol Indradi Thanos dari Kapolda Kepri menjadi Pati Mabes Polri. Posisinya digantikan Brigjen Pol Dikdik Mulyana Arif Mansyur dari Karo Renmin Babinkam Polri.

Jabatan Dikdik diisi Wakapolda Sumatera Utara (Sumut) Brigjen Pol Djoko Trisno Santoso. Sedangkan posisi Wakapolda Sumut dijabat Brigjen Pol Edwan Raymond Pakasi dari Karo Program Derembang Polri.

Sementara, Kombes Pol Dadang Garhadi dari Kabag Kermaba Rojianstra Derembang Polri kini menjabat Karo Program Derembang Polri, serta Kombes Pol Sriyono dari Pamen Bareskrim kini menjabat Pamen Den Mabes Polri.***(ira)

Petugas dinas kesehatan Palestina PBB memperkirakan 2 ribu warga Palestina cedera PBB memperingatkan bahwa warga Palestina di Gaza mengadahapi krisis makanan dan kesehatan yang parah, sementara serangan udara Israel berlanjut memasuki hari ketujuh. “Keadaan darurat” itu terjadi kendati pengiriman bantuan kemanusiaan ditingkatkan, kata Maxwell Gaylard, kepala koordinator bantuan PBB bagi wilayah itu. PBB percaya paling sedikit 100 dari 400 rakyat Palestina yang tewas akibat aksi Israel sejauh ini adalah warga sipil. Israel mengatakan penduduk Gaza masih terus menerima cukup bantuan makanan dan obat-obatan. Melalui sebuah pernyataan, departemen luar negeri Israel mengatakan sejak awal operasi militer Israel, sebanyak 335 truk berisi bantuan kemanusiaan sudah dikirim ke Gaza. Departemen luar negeri Israel mengungkapkan pihaknya bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional di Gaza termasuk berbagai pemerintah “untuk menilai kebutuhan kemanusiaan” dan memberikan tanggapan yang diperlukan. Semua laporan menunjukkan bahwa terdapat bahan makanan serta obat-obatan yang diperlukan di Gaza, kata pernyataan itu. Maxwell Gaylard dari PBB mengatakan ” Memang betul perbekalan sudah masuk ke Jalur Gaza, kemungkinan lebih banyak daripada minggu-minggu sebelumnya! Sebuah yayasan internasional terkenal, Oxfam, yang menjalankan sebuah program di Gaza, memperingatkan bahwa setiap hari situasinya semakin buruk”, sementara air bersih, bahan bakar dan makanan sangat kurang. Menurut Oxfam, rumah-rumah sakit sudah tidak bisa menampung para korban, dan melaporkan bahwa air selokan melimpah ke jalan-jalan di beberapa wilayah. Israel memperketat pengendaliannya atas apa saja yang boleh masuk dan keluar dari Jalur patantai yang ramai itu setelah Hamas, yang terpilih dalam pemilihan umum, mengambil wilayah itu dari pasukan Fatah 18 bulan lalu. Sejak itu PBB mengungkapkan prasarana semakin buruk, begitu pula dengan berbagai pelayanan pokok, dengan 80 persen dari 1,4 juta penduduk tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. ‘Dukungan diam-diam’ Lima orang Pelestina termasuk, tiga anak-anak, tewas akibat serangan udara israel yang baru. Pasukan Pertahanan Israel, menyerang lecih dari 500 sasaran Hamas di Gaza sejak operasi militer dimulai. Menurut PBB, sampai saat ini, sekitar 2000 warga Palestina menderita luka-luka. Militan Palestina masih terus melancarkan serangan, menembakkan lebih dari 60 roket dalam waktu 24 jam. Empat orang luka-luka di kota Ashkelon, Israel selatan. Empat warga Israel tewas akibat serangan roket yang sedang dicegah oleh Israel. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Condollezza Rice, mengimbau agar diadakan ‘gencatan senjata jangka lama yang bisa bertahan’ – gencatan senjata yang tidak akan memungkinkan terjadinya status quo’ yang memberi peluang kepada Hamas untuk meneruskan serangan roket ke luar Gaza. Wartawan BBC Kim Ghatas di Washington mengatakan belum jelas apa yang dimaksudkan oleh Rice dengan ‘gencatan senjata yang bisa bertahan’ itu, dan bagaimana mencapainya. Tetapi hal itu oleh banyak kalangan ditafsirkan sebagai dukungan diam-diam yang diberikan Washington kepada Israel untuk terus melancarkan operasi militer sebanyak mungkin. Sementara itu, ribuan warga Palestina di Tepi Barat, ikut serta dalam unjuk rasa hari Jumat setelah seruan Hamas untuk menunjukkan kemarahan atas serangan Israel terhadap Gaza. Para wartawan mengatakan para pengunjuk rasa mengarahkan kemarahan mereka bukan hanya kepada Israel tetapi juga terhadap berbagai pemerintah Arab serta para pemimpin mereka sendiri karena tidak menghentikan serangan Israel itu. Unjuk rasa juga dilancarkan di seluruh kawasan Timur Tengah dan di beberapa negara di Asia, termasuk Australia dan Kenya. Aksi protes dilancarkan setelah satu serangan udara Israel menghantam rumah Nizar Rayan, salah seorang pemimpim Hamas yang menolak untuk bersembunyi, menewaskannya dan beberapa orang anggota keluarganya. Dalam satu perkembangan terpisah, sekitar seratus orang pemegang paspor asing, terutama wanita yang menikah dengan orang-orang Pelestina, serta anak-anak mereka, diperbolehkan Israel untuk meninggalkan Gaza. Wartawan BBC di Timur Tengah, Jeremy Bowen, mengatakan selama satu minggu pemboman yang dilancarkan Israel tidak berhasil menghentikan tembakan roket Hamas, dan sekarang Israel harus memutuskan apakah akan mengerahkan apakah akan mengerahkan pasukan darat. Israel tidak mengizinkan para wartawan internasional masuk ke Gaza, kendati Mahkamah Agung mengizinkan para wartawan masuk ke wilayah itu dalam jumlah terbatas.

Hari ini 15 Desember 2008 pukul 00.01 Pemerintah mengumumkan harga BBM jenis Premium menjadi Rp 5000 dan Solar menjadi 4800, Pengamat Politik banyak pro dan kontra dengan keputusan pemerintah, Ada yang beranggapan hanya untuk menaikkan popularitas  ada juga yang beranggapan sebagai solusi dimasa krisis ekonomi global dan tak kalah penting akibat penurunan BBM ini disinyalir banyak SPBU yang merugi walaupun akan ada kompensasi dari pemerintah. Dengan penurunan harga BBM ini seharusnya inflasi juga turun biaya transportasi juga turun dan harga sembako juga Turun, Bagaimana pendapat anda?

Tanggal 9 Desember 2008 kita memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Hampir semua lapisan masyarakat ikut meramaikan hari besar ini, tak terkecuali instansi pemerintah yang notabene predikat korupsinya tinggi. Tapi, yang sangat disayangkan adalah mengapa hingar-bingar seruan menolak korupsi hanya di mulut saja? Coba kita lihat para birokrat, baik pejabat maupun staf tetap saja melakukan tindakan korupsi. Apa ini yang dimaksud dengan anti korupsi?

Sementara Iklan Partai Demokrat yang marak di media televisi dengan slogannya Tolak Korupsi, akankah mampu memberantas korupsi di negeri ini? Akankah tinggal slogan dan lips service saja? Mampukah pemimpin kita membunuh perbuatan korupsi? Beranikah pemerintah memberikan hukuman yang berat seperti Negara China hingga hukuman mati? Kita tunggu tanggal mainnya

Ungkap SBY di Hari Antikorupsi Sedunia .

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membeberkan delapan wilayah yang rawan terjadi praktik korupsi. Salah satunya adalah bisnis keluarga pejabat di wilayah APBN dan APBD. SBY pun mewanti-wanti penegak hukum untuk mengawasi wilayah bisnis tersebut dari praktik korupsi.
”Siapa pun berhak melakukan usaha. Tapi, perlu dicegah penyalahgunaan wewenang dalam kaitan ini,” tegas SBY dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Lapangan Silang Monas kemarin (9/12).

Dia juga menyebutkan kemungkinan terjadinya kolusi antara penguasa dengan pengusaha, terutama di bidang bisnis, sebagai wilayah rawan korupsi.

Wilayah lain yang rawan korupsi, kata SBY, adalah hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan negara. ”Harus benar-benar dipastikan bahwa itu masuk ke kas negara,” tegasnya. Kemudian, wilayah anggaran, baik APBN maupun APBD, harus diawasi mulai perencanaan hingga penggunaannya.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah juga disebut SBY rawan korupsi. Alasannya, sering terjadi markup dalam pelaksanaannya. Selain itu, ada wilayah penerimaan pajak dan bea cukai, pendaftaran pegawai -termasuk TNI Polri-, serta wilayah pengurusan izin. ”Di sektor itu sering terjadi pungutan liar,” ungkap mantan Menko Polkam tersebut.

Korupsi, lanjut SBY, telah memengaruhi tingkat kemakmuran dan dunia usaha. Mental korupsi juga membuat kehidupan berbangsa tidak tenteram. SBY pun mengakui pemberantasan korupsi menjadi tantangan besar pemerintah.

Lantas, apa yang menjadi langkah pemerintah? SBY mengungkapkan, penerbitan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan langkah awal. ”Terus berantas korupsi tanpa pandang bulu. Indonesia harus bebas korupsi,” tegasnya.

Peringatan Hari Antikorupsi yang dimotori Kejaksaan Agung tersebut dihadiri Wapres Jusuf Kalla, Jaksa Agung Hendarman Supandji, dan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri. Beberapa anggota Kabinet Indonesia Bersatu juga tampak hadir. Di antaranya, Menko Polhukam Widodo A.S., Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dan Mendagri Mardiyanto.

Dalam sambutannya, Jaksa Agung Hendarman Supandji mengungkapkan, indeks persepsi korupsi cenderung membaik dari tahun ke tahun berdasar survei Transparansi Internasional. Pada 2004, nilai indeks persepsi korupsi Indonesia mencapai 2,0 dan berada pada peringkat ke-137 di antara 146 negara.

Pada 2008, indeks persepsi korupsi Indonesia mencapai 2,6 dan berada di urutan ke-126 di antara 180 negara. ”Indeks itu adalah laporan yang ada. Itu tidak semata penegakan hukum, tapi juga didukung reformasi birokrasi,” ungkap Hendarman.

Dalam acara tersebut, SBY disuguhi lagu-lagu bertema antikorupsi. Salah satunya adalah lagu ciptaan SBY yang berjudul Bangsa Terhebat. Setelah acara, SBY meninjau sejumlah kantin kejujuran dari beberapa sekolah menengah atas di Jakarta.

Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang digalang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tak kalah meriah. KPK memusatkan peringatan tersebut di dua tempat. Di Balai Kartini, komisi mengundang 10 lembaga yang dinilai masih memiliki kualitas pelayanan publik yang jeblok.

Di antaranya, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Departemen Agama, Departemen Pendidikan Nasional, Polri, serta Departemen Hukum dan HAM. Dalam peringatan di gedung KPK, dilakukan deklarasi antikorupsi. Deklarasi itu menjadi komitmen bersama antara Polri, Kejagung, KPK, bersama 33 gubernur di Indonesia untuk memberantas korupsi.

Mereka berjanji tidak menyalahgunakan jabatan hingga tidak melakukan suap. Mereka mengucapkan komitmen memberantas korupsi bersama-sama. ”Korupsi, anti,” ucap mereka bersama-sama sambil mengepalkan tangan kanan.

Deklarasi itu dipimpin Ketua KPK Antasari Azhar. Nanti, KPK menagih janji para penyelenggara negara yang telah berkomitmen tersebut jika masih terjadi penyimpangan.

Selain pengucapan deklarasi, KPK mengundang dua band yang selama ini aktif mengangkat tema-tema antikorupsi, yakni Slank dan Gigi.